Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsam merasa pengesahan Rancangan Undang Undang Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS) yang dijadwalkan berlangsung besok, Selasa 10 April 2012, terkesan dipaksakan.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, yang terkesan terburu-buru.

Greenpeace membantah segala tudingan negatif terhadap LSM asing itu. Berbagai macam tudingan atau serangan semacam ini dinilai wajar mengingat Greenpeace baru saja meluncurkan bukti-bukti atau hasil penelitian perusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan besar.

Keberadaan organisasi kemasyarakatan asing di Indonesia harus diatur secara tegas agar kegiatan mereka dapat diawasi dan dikontrol.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Viva Yoga Mauladi menegaskan sudah saatnya Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang sama dengan Australia dalam menghadapi kampanye negatif LSM asing Greenpeace.

Rancangan Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan yang sekarang sedang dibahas DPR RI juga mengatur secara khusus sanksi terhadap ormas yang melakukan pelanggaran.

Pemerintah akan menertibkan perizinan untuk pembukaan organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat asing di Indonesia. Pemerintah yaitu Kemendagri akan memasukkan beberapa klausul yang mengatur hal itu dalam draft RUU Ormas nomor 8 tahun 1985 yang kini tengah direvisi.

Muslimat NU menjalin kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat asal Belanda, Maatschappelijke DienstverIening Nieuwe Waterweg (MDNW), untuk menangani persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).