Peringkat daya saing Indonesia dalam laporan Global Competitiveness Report (GCR) periode 2010-2011 naik dari peringkat 55 menjadi 44. Laporan ini disampaikan dalam World Economic Forum di Tiongkok baru-baru ini. Laporan GCR ini dilakukan setiap tahun dan melibatkan 144 negara maju dan berkembang.
Untuk kawasan ASEAN, Indonesia menempati urutan kelima setelah Singapura, Malaysia, Brunei dan Thailand. GCR juga menilai ditengah banyak negara mengalami defisit anggaran yang cukup besar, Indonesia berhasil mengatasi masalah defisit dengan baik. Laporan ini bahkan mencatat perbaikan di hampir seluruh sektor yang terkait dengan ekonomi.
Namun menurut Silmy Karim, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) kepada pers di Jakarta pada hari Rabu, sebenarnya Indonesia mampu berada di peringkat yang lebih baik lagi jika pemerintah melakukan beberapa perbaikan terutama masalah infrastruktur.
“Kenapa? Karena penduduk Indonesia itu ada 250 juta. Ini adalah pasar yang besar, tetapi (dalam sektor) infrastruktur, institusi, teknologi dan tenaga kerja, jadi ada empat yang saya catat, seharusnya Indonesia bisa (lebih baik),” jelas Silmy Karim.
Dalam kesempatan berbeda, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengakui persoalan infrastruktur masih banyak yang harus diperbaiki. Saat ini menurut Menko, pemerintah dan DPR RI sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai pengadaan lahan untuk kepentingan umum. Menko berharap RUU tersebut dapat segera disahkan menjadi undang-undang.
“Saya kira kalau kita sudah memiliki undang-undang itu, maka akan menambah kepercayaan investor dan menambah percepatan dalam pembangunan infrastruktur kita. Dua puluh delapan ruas jalan tol kita terhambat, salah satu faktor utamanya karena soal itu. Regulasi lain, saudara bisa lihat begitu banyak di bottle-necking process yang kita lakukan, tinggal konsistensi menjalankannya,” ungkap Menko Hatta.
Tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,5 persen. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, pemerintah mengaku butuh peningkatan investasi untuk menciptakan lapangan kerja sehingga kondisi infrastruktur menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.
IMF Puji Ekonomi Indonesia
Sementara iitu, para pakar Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkisar enam persen tahun ini dan tahun depan.
Laporan yang diterbitkan IMF pada Jumat ini memuji pemerintah Indonesia atas apa yang mereka sebut kebijakan "arif" yang membantu perekonomian terbesar di Asia Tenggara menghadapi krisis keuangan global.
Laporan itu mencatat, tahun lalu Indonesia satu-satunya negara G-20 yang menurunkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto.
Tapi, kajian IMF mengingatkan, pejabat Indonesia perlu mewaspadai inflasi, yang diperkirakan antara empat dan enam persen tahun depan, atau mungkin lebih tinggi.
Para pakar IMF itu juga menguraikan cara memperbaiki sistem dan infrastruktur regulasi keuangan.
Indikator kemajuan ekonomi Indonesia juga diungkap oleh Profesor David Ellwood, Dekan Harvard Kennedy School os Government (KSG). Dalam kuliah umum bertema “Mengurangi Kemiskinan dan Memperbaiki Kesejahteraan Masyarakat”, Profesor David Ellwood, menjabarkan empat strategi penting yang dianggapnya mampu mengurangi angka kemiskinan; yaitu ekonomi yang kuat, perbaikan dalam persaingan ekonomi dalam jangka panjang, penguatan insitusi dan pemerintahan, serta program yang dipersiapkan dengan matang untuk kaum miskin.
Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, para menteri serta akademisi menghadiri kuliah umum ini.
“Saya seringkali ditanya, mana yang akan dipilih apakah ekonomi yang kuat atau kebijakan-kebijakan baru untuk kaum miskin. Saya pilih ekonomi yang kuat, karena hal itu sangat penting untuk mengurangi pengangguran dan sekaligus menolong kaum miskin. Dengan ekonomi yang kuat, kita juga memiliki lebih banyak sumber-sumber (dana) untuk melakukan berbagai program bagi golongan tidak mampu,” ungkap Ellwood.
Lebih jauh, Dekan HKS ini mengatakan bagian penting dari penguatan ekonomi adalah peningkatan keahlian dan pendidikan. Alasannya, dua hal ini adalah kunci pokok untuk menciptakan lapangan kerja dan menghadapi persaingan industri jangka panjang di Indonesia. Ia tidak sepakat dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Tetapi pengamat ekonomi pertanian, HS Dillon, perpendapat lain. Menurutnya Penjabaran Ellwod sayangnya tidak dibandingkan dengan situasi yang sama di negara lain, seperti misalnya masalah pendidikan yang tidak bisa diseragamkan antara situasi pendidikan di Indonesia dan Amerika.
Yang paling pokok di Indonesia, kata Dillon, adalah, “Pendidikan yang harus sesuai dengan kebutuhan lokal di daerah. Ini akan mewujudkan institusi dan infrastuktur yang mampu menciptakan ekonomi yang sempurna.”
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional Aviliani mengatakan kepada VOA, konsep Ellwood harus didukung dengan kemauan perusahaan mendidik buruh yang tidak memiliki keahlian.
“Misalnya bisa menitipkan pada perusahan untuk melatih unskilled (buruh tanpa keahlian atau pendidikan) ini dengan mesin-mesin mereka, ada pelatihan yang diberikan uang saku, ini mungkin bisa dilakukan karena kita juga ingin industri kita berkembang,” kata Aviliani.
Menanggapi kuliah umum Ellwood, Presiden Yudhoyono mengatakan, “Pembangunan ekonomi yang pro-growth, pro-poor and pro-jobs sekarang ini, dalam tataran operasional, tentu harus kita pikirkan bagaimana supaya makin banyak yang dapat lapangan pekerjaan dan mereka mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Mungkin ini (dari kuliah David Ellwood) menginspirasikan kita bagaimana mengelola ekonomi seperti itu.”
Presiden juga mengatakan pemerintah Indonesia akan tetap menajalankan sistem ekonomi berkelanjutan, demi pendapatan yang layak bagi setiap orang.
